Wujudkan Dukungan Perlindungan dan Pemajuan HAM Indonesia, Wamen HAM RI Lakukan Diplomasi HAM di Jenewa

Jenewa (24/06/2025) – Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung sistem internasional perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), Wakil Menteri HAM Mugiyanto menghadiri Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-59 yang diselenggarakan di Kantor PBB Jenewa, Swiss pada Senin (23/06).

Kehadiran Wamen HAM RI dalam sidang ini adalah bukti bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenham RI) sebagai leading sector pemerintah di bidang HAM, akan turut memainkan peran keanggotaan Indonesia dalam partisipasi pada sidang antar negara di Dewan HAM. Kemenham RI hadir mengangkat isu-isu HAM terkini diantaranya pada sesi Dialog Interaktif dengan Ahli Independen tentang solidaritas internasional, pelapor khusus tentang Myanmar, pelapor khusus tentang Hakim dan Pengacara, diskriminasi terhadap perempuan, trafficking, kemiskinan ekstrem, dan lain-lain.

“Dalam sidang tersebut, kami akan menyampaikan perkembangan, tantangan, serta pencapaian Indonesia dalam bidang HAM, termasuk langkah-langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan HAM di tingkat nasional,” ujar Mugiyanto.

Lebih lanjut Mugiyanto ungkapkan bahwa partisipasi Indonesia di Dewan HAM PBB adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik sebagai anggota aktif komunitas internasional. “Kami percaya bahwa pemajuan hak asasi manusia perlu dilakukan melalui dialog yang setara, kerja sama saling menghormati, dan saling belajar atas praktik-praktik baik di berbagai negara,” imbuh Mugiyanto.

Selain menghadiri Sidang Dewan HAM PBB, Mugiyanto akan menghadiri rangkaian pertemuan bilateral penting seperti: pertemuan dengan Deputi Komisaris Tinggi HAM PBB Nada Al-Nashif (membahas peluang kerjasama teknis, pelatihan kapasitas, dan penguatan lembaga nasional HAM), pertemuan dengan Presiden Dewan HAM PBB HE Jurg Lauber (membahas dukungan Indonesia terhadap peran Dewan HAM sebagai forum inklusif dan penguatas efektivitas kerja dewan), serta dialog dengan NGO HAM Internasional (membahas pembaruan kebijakan HAM nasional dan membuka ruang komunikasi antara Pemerintah Indonesia dan Komunitas Internasional).

Melalui berbagai pertemuan tersebut, Mugiyanto mengapresiasi peran strategis Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) dalam diplomasi HAM. “Bersama PTRI, kami di Kemenham RI memastikan bahwa seluruh proses diplomasi dan komunikasi yang dilakukan dalam forum internasional ini tetap mengedepankan kepentingan nasional dengan semangat konstruktif, dialog terbuka, dan prinsip saling menghormati,” pungkasnya.