Tugas & Fungsi

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) memiliki tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Tugas

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permenham Nomor 1 Tahun 2024:

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

• Perumusan dan pelaksanaan kebijakan HAM, termasuk penguatan, pelayanan, dan kepatuhan;

• Bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan HAM di pusat maupun daerah;

• Koordinasi dan dukungan administrasi antar unit dan instansi terkait;

• Pengelolaan aset negara dan SDM di lingkungan Kementerian;

• Pengawasan internal dan nasional terhadap implementasi kebijakan HAM;

• Pelaksanaan kegiatan teknis skala nasional dan daerah, termasuk pemulihan HAM;

• Pemberian dukungan substantif kepada seluruh unit organisasi;

• Pelaksanaan fungsi khusus sesuai arahan Presiden.

Fokus Strategis

KemenHAM juga menjalankan fungsi strategis di bidang:

• Reformasi birokrasi dan tata kelola HAM berbasis data;

• Edukasi dan penguatan kapasitas HAM di tingkat masyarakat dan aparatur;

• Evaluasi dan pemantauan instrumen HAM, termasuk kerja sama internasional;

• Penanganan pengaduan, advokasi, dan pembelaan HAM;

• Penilaian kepatuhan HAM oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha.