Atasi Konflik Sosial di Maybrat, KemenHAM RI Siapkan Upaya Pemulihan Bagi Warga

Jakarta (25/07/2025) – Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) senantiasa berperan aktif dalam upaya penyelesaian konflik sosial akibat bentrok di Kabuparen Maybrat, Papua Barat Daya, dengan harapan agar para warganya dapat kembali ke tanah asal dan hidup bersama keluarga dalam kondisi yang layak dan aman.

Dalam keterangan persnya di Jakarta pada Kamis (24/07), Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan pembangunan kembali pemukiman bakal dilakukan dengan mengedepankan layanan, sarana prasarana, hingga akomodasi pendidikan dan kesehatan. 

“Langkah pemulihan ini akan menitikberatkan pada pemukiman yang manusiawi, akses jalanan dan infrastruktur yang merata, fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan, dan pembangunan berbasis keadilan sosial,” ungkap Pigai.

Pigai menjelaskan bahwa pemulihan tersebut nantinya akan dilakukan bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun wilayah prioritas pembangunan tersebut berada di Distrik Aifat Timur, Aifat Timur Jauh, Kamundan, Aifat Selatan, serta berbagai wilayah lainnya yang menjadi basis konflik di Kabupaten Maybrat.

Disamping itu, Pigai sampaikan bahwa KemenHAM RI juga menekankan pentingnya mengatasi akar konflik, seperti kesenjangan pembangunan, diskriminasi, dan rendahnya akses pendidikan yang semuanya menjadi perhatian serius dalam proses pemulihan.

Pigai menilai, terdapat kemungkinan adanya faktor diskriminasi dan kesenjangan pembangunan yang menyebabkan konflik di wilayah Maybrat muncul. Adapun solusinya, jalan dari Maybrat sampai dengan Bintuni harus menjadi proyek strategis nasional.

Lanjutnya, melalui pembangunan kesehatan supaya layanan kesehatan di wilayah tersebut memadai hingga pendidikan, termasuk Sekolah Rakyat, mengingat masyarakat yang berkonflik rata-rata merupakan warga yang pendidikannya belum selesai hingga sebatas lulus dari Sekolah Dasar (SD).

"Faktor pendidikan itu bisa juga menyebabkan munculnya konflik. Karena itu, aspek-aspek kebutuhan elementer yang memicu munculnya konflik menjadi perhatian daripada kami," ungkap Pigai.

Sementara itu Wakil Bupati Maybrat Ferdinando Solosa mengapresiasi KemenHAM RI yang telah membantu pihaknya secara serius menyelesaikan konflik di wilayahnya yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. 

"Kami menyampaikan apresiasi dengan adanya pendekatan humanis dan perhatian kesejahteraan kepada masyarakat kami ini," ungkap Ferdinando.

Ia juga menginginkan kolaborasi yang telah dilakukan bisa dilakukan secara bertahap dan menjadi suatu model pendekatan penyelesaian konflik di tanah Papua. Dengan demikian, pemulihan di tanah Papua dapat terlaksana dengan pendekatan yang adil dan bermanfaat.