Jakarta (11/08/2025) – Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) terus menunjukan dukungan dan komitmen terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya perbaikan gizi masyarakat Indonesia guna menurunkan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar siswa, meningkatkan produktivitas kerja, serta menciptakan kualitas hidup terbaik di masa yang akan datang.
Program MBG yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sejak 06 Januari 2025, telah dipantau oleh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) KemenHAM berdasarkan Surat Menteri HAM Nomor PDK-OT.04-01.01 yang menginstruksikan pemantauan program MBG di berbagai daerah.
Pada tanggal 13-15 Januari 2025, jajaran Bidang HAM pada Kanwil KemenHAM Riau memantau pelaksanaan MBG di Kec Tuah Madani, Pekanbaru, Riau. Dari pantauannya, diketahui sebanyak 3.010 siswa dari delapan sekolah di Kec Tuah Madani telah menerima sajian makanan yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPP) Kec Tuah Madani.
Selanjutnya pada tanggal 14-16 Januari 2025, jajaran Bidang HAM pada Kanwil KemenHAM Maluku memantau pelaksanaan MBG di Kota Ambon. Sebanyak 227 siswa SD Inpres 22 Nania, 548 siswa SMKN 2 Ambon, dan 41 siswa TK Kartika 13 Den Zipur V telah menerima sajian makanan yang disediakan oleh Badan Pangan Nasional Provinsi Maluku.
Lalu pada 23 Januari 2025, jajaran Bidang HAM pada Kanwil KemenHAM Maluku Utara telah koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Ternate guna menyasar database, mekanisme kerja, dan jadwal pembagian makanan bergizi di sekolah dan selanjutnya berkoordinasi dengan TNI melalui Komando Distrik Militer (Kodim). Dari pihak Kodim, program MBG ini melibatkan dua pihak mandiri yakni K62 dengan menyediakan 1.250 paket makanan, dan Dapur Maniso menyediakan 765 Paket makanan yang akan didistribusikan ke sejumlah sekolah.
Tidak ketinggalan, jajaran Bidang HAM pada Kanwil KemenHAM Gorontalo pada 16 Januari 2025, memantau jalannya MBG di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu (MIT) Al-Islah Gorontalo. Dalam pantauannya, pihaknya memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu, mendapatkan asupan gizi yang cukup guna mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual mereka.
Adapun jajaran Bidang HAM pada Kanwil KemenHAM Sumatera Utara pada 17 Januari 2025, memantau MBG di tiga SD di Kota Medan. Pemantauan ini turut melibatkan Badan Gizi Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, dan instansi terkait. Pemantauan ini memastikan agar makanan yang diberikan bergizi baik dan bermanfaat bagi tumbuh kembang anak.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan bahwa MBG merupakan salah satu bentuk pemenuhan HAM yang wajib dilakukan oleh negara kepada rakyatnya.
"MBG itu adalah salah satu pemenuhan kebutuhan HAM yang wajib dilakukan oleh negara kepada rakyatnya dalam rangka rakyat yang kenyang, rakyat yang sehat, dan rakyat yang pintar," ucap Pigai.
Lanjut Pigai, MBG ini dirumuskan dengan tulus demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyampaikan visi ke depan, yaitu Indonesia yang mampu memimpin pada tahun 2045, membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Oleh karena itu, program MBG dinilai sebagai langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut.