Sambangi Tempat Ibadah Sementara PGAK Santa Odilia Arcamanik, KemenHAM RI Pastikan Hak-Hak Warga Terlidungi Dalam Melaksanakan Ibadah

Bandung (11/08/2025) – Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) terus berupaya menciptakan dan melindungi hak-hak warga negara, terutama dalam melaksanakan ibadah. Hal ini dikemukakan oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto saat meninjau misa pertama para jemaat Persatuan Gereja Amal Katolik (PGAK) Santa Odilia di Padepokan Pencak Silat Sport Center Arcamanik, Bandung, serta melihat Gedung Serbaguna (GSG), Kec Arcamanik, Bandung yang telah dikosongkan sementara, Sabtu (09/08).

“Kami tidak ingin ada warga yang hendak menjalankan haknya untuk beribadah dipersulit atau mendapat kesulitan. Beribadah dengan aman dan tenang untuk agama atau keyakaninan apapun, merupakan hak asasi manusia.” ucap Mugiyanto.

Mugiyanto kemudian mengapresiasi kesepakatan antara masyarakat dengan PGAK terkait pengembalian fungsi GSG sebagai fasilitias sosial dan fasilitas umum. Kesepakatan ini difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat (Kanwil KemenHAM Jabar) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung.

"Ada beberapa poin kesepakatan di sana, yang intinya menuju penyelesaian permanen supaya ada kepastian jemaat di sini beribadah dengan tenang. Tapi kan untuk menuju penyelesaian yang permanen butuh waktu," kata Mugiyanto.

Mugiyanto dalam hal ini, meminta para Jemaat PGAK Santa Odilia bersabar dan menggunakan Padepokan Pencak Silat Sport Center Arcamanik sebagai tempat beribadah untuk sementara waktu.

Mugiyanto juga memastikan bahwa pihaknya beserta jajaran Kanwil KemenHAM Jabar, akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung hingga Jemaat PGAK Santa Odilia nantinya mendapat tempat ibadah permanen. 

Pada kesempatan ini, Mugiyanto juga menekankan pentingnya menyelesaikan segala persoalan melalui dialog, bukan aksi demonstrasi atau kekerasan.

"Saya yakin tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan dialog, jadi mari kita dialog. Saya pikir itu tradisi kita, gotong royong, guyub. Jadi kita selesaikan persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan ini secara damai,” tambah Mugiyanto.

Turut mendampingi Mugiyanto dalam peninjauan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) KemenHAM Jawa Barat Hasbullah Fudail dan perwakilan dari Pemerintah Kota Bandung.