DPR RI Terima dan Apresiasi Laporan Keuangan KemenHAM RI TA 2024

Jakarta (16/07/2024) - Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima dan mengapresiasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran (TA) 2024 Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) Tahun Anggaran 2024. Dengan total anggaran sebesar Rp 80.021.258.000,- penyerapan mencapai Rp 77.684.419.910 (97,08%).

“Kami apresiasi jajaran KemenHAM RI yang telah menyusun laporan keuangan ini dengan teliti dengan angka penyerapan yang maksimal dan bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Parera saat memimpin rapat dengan Menteri Hak Asasi Manusia, Rabu (16/07).

Tidak hanya itu, Andreas juga menyambut baik capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih Kementerian HAM. 

“Komisi XIII mengapresiasi langkah cepat dan responsif Kementerian Hak Asasi Manusia dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024, termasuk penyelesaian atas kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan pelaksanaan kegiatan,” imbuh Andreas. 

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai mengapresiasi dukungan Komisi XIII DPR RI dalam kerja-kerja pembangunan HAM di Indonesia yang selama ini dilakukan oleh Kementerian HAM. Ia meyakini dukungan Komisi XIII DPR RI akan berdampak positif terhadap kerja Kementerian HAM bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. 

“Harapan kami tentu saja kolaborasi yang baik yang selama ini berjalan selama ini terus berlanjut sehingga Pembangunan HAM di tanah air akan semakin baik ke depan,” pungkas Pigai.

Diketahui Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM) mengikuti rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI. Pada rapat yang digelar Rabu (16/07/2025) di Senayan, kedua belah pihak membahas mengenai laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP TA. 2024) Kementerian HAM. 

Bertindak sebagai pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira, menilai capaian realisasi anggaran Kementerian HAM tahun 2024 sebagai hal yang positif. Pasalnya, Kementerian HAM mampu menyerap anggaran sebesar Rp. 77.684.419.910,-. Besar anggaran yang telah diserap Kementerian HAM ini mencakup 97,08% dari total anggaran Rp 80.021.258.000,-.

Dalam rapat ini, Menteri HAM Pigai sampaikan bahwa realisasi anggaran tersebut tidak terlepas dari masa transisi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (DJHAM) Kementerian Hukum dan HAM menjadi KemenHAM RI. Dimana pada transisi ini telah mengalami kenaikan pagu alokasi anggaran yang semula 63 Miliar Rupiah menjadi 80 Miliar Rupiah.

“Kenaikan ini mengalami 3 (tiga) tahapan yaitu tahap pertama penambahan belanja pegawai, tahap dua penambahan belanja modal dan barang, dan tahap tiga penambahan belanja barang untuk tugas dan fungsi serta operasional kementerian," kata Pigai.

Pigai juga melaporkan bahwa anggarannya telah terpakai untuk pembentukan lembaga baru KemenHAM RI diantarnya: a) penyusunan Struktur Kelembagaan KemenHAM RI (berdasarkan Peraturan Menteri HAM No 1/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenHAM) dan melantik 13 Pejabat Eselon II, 23 Pejabat Eselon III, serta 20 Pejabat Eselon IV; b) memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dari 188 pegawai DJHAM; dan c) penyusunan bahan kajian pembentukan instansi verikal KemenHAM di wilayah.

“Selain itu, kami juga telah menggunakan anggaran tersebut tepat sasaran, yaitu: menjalin komunkasi dan kerjasama dengan pihak eksternal, menerima audiensi dengan stakeholder, terlaksananya penguatan kapasitas HAM, penysunan instrumen kajian prinsip-prinsip HAM, dan sosialisasi penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM,” papar Pigai.