Gelar Rapat Capaian Anggaran Semester I Tahun 2025, KemenHAM RI Pastikan Realisasi Anggaran Dapat Menyentuh Masyarakat

Jakarta (28/07/2025) – Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) menggelar Rapat Capaian Anggaran dan Kegiatan KemenHAM RI Semester I Tahun 2025, bertempat di ruang rapat KemenHAM RI pada Senin (28/07).

Rapat ini dihadiri oleh Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Sekretaris Jenderal KemenHAM Novita Ilmaris, dan seluruh jajaran pada Unit Eselon I. Rapat ini memaparkan mengenai capaian kinerja yang telah terlaksana selama Semester I Tahun 2025.

Berdasarkan data dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) per 26 Juli 2025, realisasi anggaran KemenHAM RI Semester I Tahun 2025 mencapai presentase sebesar 37,51%. Capaian ini tidak terlepas dari kinerja seluruh pimpinan beserta jajaran di KemenHAM RI.

Menanggapi presentase tersebut, Pigai mengatakan agar jangan hanya fokus pada presentasi realisasi anggaran semata, melainkan setiap realisasi anggaran harus dapat menyentuh dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kita saat ini berfokus pada program prioritas yang memang bersentuhan dengan masyarakat seperti pembangunan Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM), program Desa Sadar HAM, integrasi pendidikan HAM ke dalam kurikulum nasional, penguatan peran dalam pemantauan Bisnis dan HAM (BHAM), serta terlibat dalam program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat,” ungkap Pigai.

Disamping itu, Pigai meminta setiap jajaran agar dalam merealisasikan serapan anggaran harus melakukan perhitungan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini penting demi memiliki argumen yang akurat saat mengambil keputusan, termasuk saat bekerjasama dengan instansi/lembaga lain yang relevan terhadap program prioritas itu demi tepat sasaran.

Senada dengan di atas, Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan walaupun program prioritas KemenHAM RI bersifat intangible (tidak berwujud), tetapi program tersebut harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Dengan adanya KemenHAM RI, kita harus pastikan hak-hak masyarakat harus terlindungi dan terlayani dengan baik. Kita juga harus pastikan agar kementerian/lembaga lain dapat mengimplementasikan nilai-nilai HAM bagi pekerja, masyarakat sekitar, dan lingkungan sekitar,” jelas Mugiyanto.

Mugiyanto lalu ungkapkan bahwa bertambahnya anggaran KemenHAM RI juga harus diiringi dengan peningkatan kinerja KemenHAM RI dalam hal ini harus berdampak bagi masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha. Untuk itu, Mugiyanto meminta kepada seluruh jajaran untuk bekerja dengan keras, bekerja dengan fokus, dan bekerja dengan kompak.

“Mudah-mudahan, anggaran yang ada saat ini baik di pusat maupun di wilayah, dapat memberikan responsif sehingga berdampak kepada masyarakat,” harap Mugiyanto.