Hadiri Sidang Dewan HAM PBB, Wamen HAM RI Soroti Kebebasan HAM di Palestina

Jenewa (25/06/2025) – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Wamen HAM RI) Mugiyanto menyoroti pelanggaran kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat yang terjadi dalam konteks advokasi terhadap hak-hak rakyat Palestina. Hal ini disampaikannya dalam Sidang Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sesi ke-59 yang berlangsung di Markas Besar PBB Jenewa, Swiss, pada Selasa (24/05).

“Penindasan terhadap pembela HAM Palestina merupakan bentuk pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan dasar yang dijunjung tinggi dalam sistem internasional,” ucap Mugiyanto di hadapan negara-negara anggota Dewan HAM PBB.

Lebih lanjut Mugiyanto menyinggung kemunafikan sejumlah negara yang sebelumnya mengampanyekan hak asasi manusia secara lantang, kini terdiam ketika HAM dilanggar secara brutal di Gaza maupun Iran. “Ketika para pemimpin bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaan untuk menginjak-injak hukum internasional, seperti yang kita saksikan di Gaza dan kini meluas ke Iran, dunia tidak boleh berdiam diri,” jelas Mugiyanto.

Untuk menghadapi kejadian ini, Mugiyanto menekankan pentingnya mengakhiri praktik pencapolkan dan pengusiran paksa rakyat Palestina dari tanah mereka. Selain itu, Mugiyanto juga mendesak Israel untuk segera menghentikan pendudukan illegal dan melakukan penarikan penuh dari wilayah Palestina, sesuai mandat Mahkaman Internasional (ICJ).

Mengakhiri amanatnya, Mugiyanto tegaskan pentingnya penguatan solidaritas global dalam membela perdamaian, keadilan, dan HAM. Pernyataan ini sejalan dengan posisi Indonesia yang konsisten dalam membela hak rakyat Palestina dan mendorong penegakan hukum internasional di Dewan HAM PBB.

“Solidaritas global terhadap HAM dan hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina, harus dilandaskan pada prinsp dan universalitas, bukan pada kepentingan selektif,” pesan Mugiyanto.

Diketahui selama kunjungannya di Jenewa, Mugiyanto akan menjalankan beberapa pertemuan diplomatik dengan Ketua Dewan HAM PBB dan beberapa Non-Governmental Organization (NGO) HAM Internasional yang bermarkas di Jenewa.