Indonesia Siap Menyambut Kunjungan Pelaporan Khusus PBB

Jakarta (19/07/2025) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto mengatakan bahwa Indonesia akan menyambut kedatangan Tim Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Indonesia di dalam rangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

"Indonesia telah menerima sejumlah permohonan kunjungan resmi dari para pemegang mandat Dewan HAM PBB, yaitu: Pelapor Khusus tentang Pembela HAM, Pelapor Khusus tentang Bentuk-bentuk Kontemporer Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenophobia dan Intoleransi, Pelapor Khusus tentang Perdagangan Orang, Kelompok Kerja tentang Penghilangan Paksa, Pelapor Khusus tentang Hak atas Pembangunan, dan Pelapor Khusus tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Orang yang Terdampak Kusta (Leprosy)," kata Mugiyanto saat memimpin Rapat Persiapan Country Visit dari mekanisme Special Procedure Mandate Holder (SPMH) Dewan HAM PBB, Jumat (18/07).  

Lebih lanjut Mugiyanto katakan bahwa para Dewan HAM PBB ini bertugas untuk melakukan kajian, memberikan rekomendasi, dan menyampaikan laporan kepada Dewan HAM PBB mengenai isu-isu HAM global, baik yang bersifat tematik maupun situasional di suatu negara.

Mugiyanto ungkapkan bahwa kedatangan Dewan HAM PBB adalah bukti bahwa di bawah pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat internasional. Langkah ini adalah wujud komitmen Indonesia terhadap penegakan HAM di tingkat internasional.

"Para pimpinan HAM PBB tersebut memberikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia dalam isu HAM kawasan, dan berharap kontribusi Indonesia dapat terus ditingkatkan di tingkat internasional," jelasnya. 

Rapat ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Rafendi Djamin dan Yuyun Wahyuningrum, yang merupakan mantan Komisioner ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) perwakilan Indonesia.

Narasumber Rafendi menyampaikan bahwa kunjungan resmi SPMH memberikan berbagai manfaat penting, antara lain meningkatkan perhatian internasional terhadap capaian HAM di Indonesia, mendorong perubahan kebijakan HAM dalam negeri, serta memperkuat perlindungan HAM secara menyeluruh. Sementara narasumber Yuyun menekankan bahwa alih-alih bersikap defensif, Indonesia justru perlu menunjukkan capaian-capaian HAM-nya secara terbuka dan percaya diri di hadapan komunitas internasional.

Melalui rapat ini, KemenHAM RI menegaskan pentingnya kesiapan substansi dan teknis dalam menyambut kunjungan resmi SPMH, serta perlunya strategi komunikasi yang tepat agar kunjungan tersebut dapat memberikan dampak positif baik bagi perlindungan HAM nasional maupun citra Indonesia di forum internasional.